Newsnkri.com id.Aceh 25/05/2026.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mendesak Pemerintah Aceh untuk mempercepat serapan anggaran penanggulangan bencana, setelah realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga awal Mei 2026 baru mencapai 43,14% atau terserap Rp11,56 triliun dari total pagu sebesar Rp26,80 triliun.

Detail penting terkait situasi ini meliputi:

• Lokasi & Total Anggaran: Penyorotan ini mencakup Pemerintah Aceh serta seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Aceh.

• Teguran KPK: Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah | KPK, Harun Hidayat, menyentil pemerintah daerah karena lambatnya realisasi ini. KPK menegaskan bahwa karena status bencana masih bersifat darurat, PEMDA seharusnya melakukan percepatan dan tidak menahan anggaran.

• Dampak Kelambatan: Lambatnya pencairan dana menyebabkan proses pemulihan pascabencana

seperti pembangunan hunian tetap dan normalisasi sungai mash tersendat, padahal masa transisi darurat akan segera berakhir.

• Sorotan Lain: Selain dana bencana yang mengendap, KPK juga menyoroti masih tingginya alokasi dana hibah Pemerintah Aceh pada tahun anggaran 2025 yang diberikan kepada instansi vertikal, padahal instansi tersebut telah dibiayai oleh APBN.(T.safrial) Kaperwil Aceh