Newsnkri.com id. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Sudirman atau akrab disapa Haji Uma, mengingatkan Pemerintah Aceh agar tidak salah kaprah dalam menetapkan penerima layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sehingga mengusik hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar.
Ia bahkan mengaku banyak menerima aduan dari warga kurang mampu yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta JKA dalam beberapa hari terakhir.
“Saya banyak menerima laporan masyarakat kategori tidak mampu, tetapi tidak lagi terdaftar sebagai peserta JKA. Ini tentu sangat kita sayangkan dan harus ada kebijaksanaan agar masyarakat Aceh memperoleh hak layanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar,” kata Haji Uma kepada newsnkri.com id., Selasa, April 2026.
Menurut Haji Uma, penggunaan istilah desil sebagai acuan penentuan peserta JKA yang ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) perlu dikaji ulang, terutama terkait validitas proses verifikasi di lapangan.
“Istilah desil itu menjadi objek dalam penentuan peserta JKA, tapi apakah verifikasinya sudah benar dan tepat sasaran? Jika belum mampu kita benahi dan aktualkan, maka penerapannya tidak bisa dipaksakan karena berpotensi menjadi klaim sepihak dan menggerus hak dasar rakyat Aceh,” tegas Haji Uma.
Ia menilai kebijakan tersebut telah memunculkan spekulasi di tengah masyarakat dan menimbulkan keresahan hingga berujung protes publik. Karena itu, Haji Uma meminta Pemerintah Aceh bersikap bijaksana dalam menyikapi polemik yang berkembang.
“JKA jangan diusik, itu merupakan dasar kebutuhan rakyat. Tolong bijaksana dalam mengambil kebijakan,” ujar Haji Uma.
Haji Uma juga mengingatkan jika polemik JKA akan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Aceh sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan daerah. Menurutnya dalam situasi kepercayaan yang menurun, pembangunan tidak akan bisa direalisasikan dengan baik.
Terkait anggaran, ia menyebut kebutuhan pembiayaan JKA di Aceh mencapai sekitar Rp 700 miliar sampai dengan Rp 800 miliar, sementara dana otonomi khusus yang dikucurkan ke Aceh secara global berkisar Rp.3,2 triliun.pungkas(T.A)







